Komisi IX Minta Pemprov Perhatikan Kualitas RS di KEK NTB

17-12-2022 / KOMISI IX
Ketua Tim Kunker Reses, Elva Hartati saat memimpin Kunker Reses Komisi IX DPR RI ke Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Foto: Ulfi/rni

 

 

Komisi IX DPR RI melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) Reses ke Pemprov NTB, khususnya Dinas Kesehatan. Ketua Tim Kunker Reses, Elva Hartati, menilai bahwa Pemprov NTB kurang memperhatikan fasilitas layanan kesehatan di rumah sakit yang berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Padahal, menurutnya, KEK tersebut merupakan tempat pariwisata yang sering dikunjungi wisatawan lokal dan asing. Oleh sebab itu, Pemprov NTB, khususnya Dinas Kesehatan harus memperhatikan fasilitas yang berada di rumah sakit.

 

“Kehadiran kita (Komisi IX DPR RI) di sini ingin mengetahui bagaimana kesiapan daerah, Nusa Tenggara Barat. Saran dari LPDP dan Kementerian Kesehatan adalah dalam rangka meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM dan Dokter yang harus dibekali beasiswa. Hal ini untuk menunjang rumah sakit di daerah agar bisa menjadi internasional,” jelas Elva Hartati kepada Parlementaria, usai memimpin Kunker Reses Komisi IX DPR RI ke Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Jumat (16/12/2022).

 

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu mengatakan bahwa perlu adanya kolaborasi dengan Kementerian Kesehataan untuk menjadi penunjang fasilitas kesehatan lainnya yang masih belum ada. Maka dari itu, perlu bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dengan membuat Memorandum of Understanding (MoU). Sehingga, proposal yang akan diajukan ke Kementerian Kesehatan akan dibawa di rapat selanjutnya dengan Komisi IX DPR RI. “Kita akan mendorong bersama-sama untuk majunya kesehatan di Indonesia,” jelasnya.

 

Selain itu, Elva juga menjelaskan bahwa RS Mandalika masih berstatus rumah sakit tipe C. Padahal, RS tersebut berada di lokasi yang sangat strategis, yaitu di kawasan Daerah Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Mandalika yang menjadi etalase NTB di mata dunia. Hal ini, menurutnya, mesti lebih banyak diperhatikan kembali rumah sakit yang berada di daerah NTB. Sehingga, perhatian pemerintah pusat tidak hanya di NTB saja, melainkan juga di daerah-daerah yang ada di Indonesia khususnya Klinik dan Puskesmas yang terletak di luar pulau bahkan di ujung Indonesia.

 

“Kami sangat yakin, RS Mandalika menjadi rumah sakit sesuai dengan khitah pendiriannya, yakni sebagai rumah sakit internasional yang menunjang event-event dunia di Mandalika. Bahwasanya terdapat lima rumah sakit yang merupakan unit pelayanan kesehatan di NTB. yakni RSUD NTB, RS Mandalika, RS Manambai Sumbawa, Rumah Sakit Mata dan RS Jiwa. Kita meminta semua unit pelayanan kesehatan diperhatikan secara merata. Sharing anggarannya jelas, tidak terfokus pada satu rumah sakit saja,” pungkas Elva. (upi/rdn)

BERITA TERKAIT
Program MBG Jangkau 20 Juta Penerima, Pemerintah Harus Serius Jawab Berbagai Keluhan
18-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menanggapi pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR 2025...
Nurhadi Ungkap Banyak Dapur Fiktif di Program MBG, BGN Diminta 'Bersih-Bersih’
14-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menemukan adanya 'dapur fiktif' dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG),...
Kunjungi RSUP, Komisi IX Dorong Pemerataan Layanan Kesehatan di NTT
13-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Kupang - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyampaikan apresiasi atas pengelolaan RSUP dr. Ben Mboi Kupang...
Komisi IX Tegaskan Pentingnya Penyimpanan Memadai di Dapur MBG
13-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Gorontalo - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, menilai bahwa tidak semua dapur Makan Bergizi Gratis (MBG)...